Pelayanan Publik Mengecewakan?Laporkan OMBUDSMAN!!


mar02_bureaucracy_cover22Sudah saatnya mendapatkan pelayanan yang cepat dan berkualitas“.

Itulah tag yang dijadikan kampanye pengawasan terhadap pelayanan publik oleh OMBUDSMAN.

Anda sudah pernah lihat iklan layanan masyarakat OMBUDSMAN tentang pengawasan pelayanan publik untuk mencegah maladministrasi di media TV belakangan ini?

Kalau belum,di iklan itu digambarkan beberapa praktek administrasi yang menyimpang sampai sikap aparat pelayanan publik yang sangat tidak profesional seperti petikan iklan OMBUDSMAN yang (kalau tidak salah) kira-kira seperti di bawah ini :

wanita muda  :”gimana sih pak,katanya gratis kok disuruh bayar“……………….
aparat nakal :(Membentak)”sudah bagus masih diurusin!!!”
wanita muda  :(Segera menelepon dan melapor kepada OMBUDSMAN) “Halo,Ombudsman!!!….”

Tentunya tidak sedikit dari anda yang mempunyai pengalaman menemui aparat yang ‘ngeselin’ seperti contoh di iklan OMBUDSMAN tersebut.

Siapa sih OMBUDSMAN itu?yang jelas OMB UDSMAN itu bukan suaminya TANTE UDSMAN ya.OMBUDSMAN adalah pengawas pelayanan publik untuk mencegah maladministrasi.

Sudah bukan rahasia lagi apabila di negeri ini seringkali proses administrasi yang seharusnya mudah menjadi sulit setengah mati,yang seharusnya satu meja tapi dipingpong sana-sini,yang seharusnya gratis tapi masih juga ada pungli dan embel-embel ‘biaya administrasi’,permintaan ‘tanda terima kasih’ atau uang rokok.

Kalau anda masih menemui praktek pelayanan publik yang penuh pungli atau pelayanan birokrasi yang berbelit-belit?Jangan khawatir,mulai sekarang anda bisa melaporkannya kepada OMBUDSMAN.Bila memang dirasa perlu laporkanlah saat itu juga.Saat anda dihadapkan dengan aparat pelayanan publik yang suka main ‘ping-pong’ dan meminta biaya-biaya siluman atau saat anda menemui aparat pelayanan publik yang bersikap tidak simpatik dan tidak profesional.Jangan lupa mencatat nama dan nomor induk kepegawaian aparat yang bersangkutan untuk kepentingan pengaduan.

Hal ini sebagai pembelajaran terhadap aparatur pelayanan publik yang nakal dan masih bermental ‘terbelakang’ seperti yang dicontohkan iklan OMBUDSMAN di TV-TV dan sebagai pencegahan terjadinya maladministrasi di sektor layanan publik.

Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang juga harus di rubah pada pihak publik sendiri sebagai pihak yang seharusnya DILAYANI dan bukan melayani.Sudah menjadi budaya bagi masyarakat kita apabila berurusan dengan aparat yang berseragam akan merasa segan dan apabila disediakan fasilitas dan pelayanan yang bersifat gratis alias tidak perlu membayar maka yang terjadi adalah publik sendiri seringkali merasa sungkan apabila tidak memberi imbalan walaupun sekedar untuk uang rokok dan ini sering dimanfaatkan oleh aparat yang bermental bobrok.Contoh kasusnya adalah derek gratis di jalan tol yang pada kenyataanya tidak gratis.

Padahal hal-hal seperti inilah yang semakin menyuburkan praktek pungli dimana-mana.Karena masyarakat sebagai pihak yang seharusnya dilayani tidak bisa mengambil posisi sebagai pihak yang harus dilayani dan kurang berani meminta haknya sendiri.Budaya segan,malu,takut dan lebih senang mendiamkan praktek-praktek menyimpang inilah yang seharusnya dihilangkan dari masyarakat kita sebagai pengguna pelayanan publik.

Adanya layanan aduan kepada OMBUDSMAN ini mungkin bisa jadi langkah awal bagi masyarakat untuk menghilangkan sedikit demi sedikit budaya-budaya yang merugikan sekaligus mengontrol kinerja aparat pelayanan publik secara langsung.

Tentunya layanan aduan ini tidak serta merta akan menghilangkan praktek-praktek maladministrasi pada sektor pelayanan publik dengan seketika tanpa adanya niat baik dari aparatur sendiri.Akan tetapi,harus diakui ini adalah sebuah langkah maju bagi sektor pelayanan publik di negeri ini yang masih amat sangat jauh dari profesional.

Untuk pihak aparatur sendiri saya masih mengharapkan agar bisa bekerja secara lebih profesional lagi dan meninggalkan sistem birokrasi yang bertele-tele dan sikap kerja yang korup,tidak efisien dan tidak punya semangat melayani masyarakat.Ingat,duit gaji anda berasal dari rakyat.Jadi jangan sekali-kali mengkhianati dan mempersulit rakyat dalam urusan birokrasi dan administrasi.

Sedangkan untuk OMBUDSMAN semoga saja langkah ini tidak hanya terhenti pada tataran sosialisasi,pembukaan hotline aduan dan penayangan iklan di media massa saja tapi harus juga diikuti dengan tindakan nyata terhadap aduan yang disampaikan publik.Jangan hanya membuka layanan aduan tanpa adanya follow up terhadap keluhan publik.

Berikut ini alamat kontak OMBUDSMAN untuk daerah Jakarta dan sekitarnya(sebaiknya anda catat sehingga bisa digunakan saat menemui aparat atau praktek pelayanan publik yang menyimpang):
Jl. Aditiawarman No 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 1260
Telp. 021-725 8574 Fax. 021-725 8579
Atau langsung log in ke http://www.ombudsman.go.id atau email: ombudsman@ombudsman.go.id

picture by Jorge Ilieff

6 Tanggapan

  1. Tks atas tulisannya, dengan tulisan ini berarti telah berpartisipasi melawan penyimpangan disektor pelayanan publik.

  2. Harusnya iklan/pariwara terus digencarkan, agar msy lebih tahu cara kerja ombudsman. Dan dipermudah akses masuknya. tks

  3. banget!!!
    penyimpangan administrasi publik (khususnya pungli) harus segera diberantas,,,dari sekarang.. thks

  4. Mang…se7 bnget…….,mua pelyn publik hrs gak ada korupsinya…….. ……..msih anget n alami ndir urus izin penebangan pohon di tnh ndiri,kok….dah dpt izin, eh……msh disrh buat izin lg,pk duit lg…..dsr matre..mt duitan,tolong ombudmens….sub din Pertamanan jak-sel dan di kec.keb.lama….msh minta duit tuk kluarin izin….gimana….tuh,hr gini masih …nyalo..lo..lo..lo

  5. Kepada Yth. :

    Bapak Pimpinan Ombudsman
    di –
    Jakarta.

    Assalamu’alaikum Wr. Wb

    Selamat Pagi dan Salam Sejahtera

    Saya M.Gunawan Mewakili semua Teman Tenaga Honorer di Seluruh memohon kiranya Bapak dapat memperjuangkan Nasib para Tenaga Honorer di Seluruh Indonesia agar diangkat menjadi CPNS, bila terangkat menjadi CPNS para Tenaga Honorer yang sudah ada NITH dari BAKN Pusat, saya akan lebih giat lagi bekerja di Instansi yang saya bekerja, saya memberikan kalimat Sentuhan Hati buat semua Para Pejabat Tinggi Untuk memperhatikan Orang Kecil yaitu dengan Kalimat :

    LUKA YANG PALING MENYAKITKAN DALAM HIDUP BUKANLAH KEMATIAN, NAMUN MENJADI ORANG YANG DIABAIKAN.

    LUKA YANG PALING MENYEKITKAN DALAM HIDUP BUKANLAH KEMATIAN, NAMUN MENJADI ORANG YANG DILUPAKAN

  6. Hal : Pemberian Sanksi Kepada Mantan Anggota Bawaslu dan Pembubaran Timsel
    Panwaslu Kada Pilgubsu 2013 Serta Tolak Semua Hasil Seleksi

    Sifat : Sangat Rahasia, Penting dan Mendesak

    Yth :
    1. Presiden Indonesia C/q Mentri Dalam Negri di Jakarta
    2. KPK
    3. Pimpinan Bawaslu 2012-2017

    Di –
    Tempat

    Dengan hormat, berdasarkan fakta yang terjadi dimana Bawaslu priode lalu telah melakukan tindakan yang diduga melanggar kode etik dan hukum, maka dengan ini kami sampaikan sbb :

    1. Dalam masa jabatannya Bawaslu periode lalu telah melakukan serangkaian tindakan :
    a. Penyalahgunaan wewenang yaitu dengan memecat 5 anggota Panwaslu Kecamatan kota Medan pada Pileg dan Pilpres 2008/2009;
    b. Pemborosan anggaran dengan mengadakan acara perpisahan dengan Panwaslu se Indonesia di JCC Jakart akhir 2009;
    c. Dugaan pembiaran pungli dana transportasi acara pelantikan & pembekalan Panwaslu se Sumut Pileg & Pilpres 2008/2009 oleh Panwaslu Sumut;
    d. Pembiaran dugaan korupsi Panwaslu Kecamatan se kota Medan dan juga se Indonesia atas pencairan anggaran revisi fiktif DESEMBER 2009;
    e. Memngangkat dan memperpanjang masa jabatan mantan anggota Panwaslu kab/kota termasuk Asw dan RS dari Medan yang diduga korupsi dan sangat bermasalah unuk jabatan Panwaslu Kada Walikota Medan 2010
    2. a. Bahwa Bawaslu telah berada dalam masa demisioner-transisi, namun tetap ngotot membentuk Timsel Penerimaan Calon Anggota Panwaslu Kada Pilgubsu 2013(Timsel); b. Bahwa Timsel yang dibentuk beranggota 3 orang, tapi 1 orang diduga anggota parpol dan tidak pernah ikut menseleksi, sehingga merugikan calon, karena jumlahnya tidak lagi ganjil; c. Bahwa kinerja Timsel sangat rendah dan amburadul, terbukti dari JADWAL UJIAN YANG TAK SESUAI, YANG MENGUJI CUMA 2 ORANG, TANGGAPAN MASYARAKAY MINIM DAN TIDAK DIMANFAATKAN UNTUK MENSORTIR CALON YANG Dianggap masyarakat bermasalah sehingga yang dianggap bermasalah dan tak layak itu lulus juga seperti DS, MP, SP; d. Timsel juga tak berhasil mearangkul tokoh yag kredibel untuk menjadi anggota Panwaslu, malah yang mendominasi adalah mantan anggota Panwaslu yang sangat dicela masyarakat, dan adapun pemain baru ternyata sangat tidak meyakinkan; e. Ketua Timsel ternyata pernah sama-sama dengan DS di Panwaslu Pilgubsu 2008 dab DS juga adalah mantan staf Bawaslu periode lalu. Seharusnya jika kenyataanya demikian Z seharusnta tidak menjadi anggota Timsel karena pasti akan meluluskan DS;. Z dan DS juga diduga bermasalah dalam LPJ Panwaslu Pilgubsu 2008
    3. Bahwa Timsel tidak bekerja keras untuk melahirkan anggota Panwaslu kada Pilgubsu, terbukti ada mantan Panwaslu Pilleg, Pilpres yang layak berintegritas tinggi, berani, erdas, kreatif dan tegas , malah tidak lulus
    4. Bahwa Timsel kurang transparan dan mengabaikan hak calon untuk mengetahui kenapa dia lulus atau tidak lulus, Timsel telah berbuat sewenang-wenang
    5. Bahwa Timsel diduga sengaja tidak meluluskan calon yang punya integritas moral yang tinggi dari mantan Panwaslu, sebab diduga Timsel dan Bawaslu lama punya agenda kepentingan prgmatis pribadi
    6. Bawaslu lama juga tidak melakukan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan ujian Administrasi dan ujian wawancara. Timsel yang melakukan seleksi wawancara hanya 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang, Padahal UU mengamanahkan jumlah Timsel 3 (tiga) orang . Ini jelas sangat merugikan calon, karena tidak pembandingan atas persekongkolan yang dua orang

    7. Mendesak sekuat-kuatnya agar Presiden C/q Mentri Dalam Negri, DPR, DPD/Senat , DPRD SU dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membubarkan Timsel tersebut serta membatalkan semua hasil ujian seleksi dibatalkan karena melanggar UU, integritas dan kinerja rendah, serta tidak legitimet. Selanjutnya memerintahkan agar Bawaslu sesuai UU No. 15/2011, UU No 22/2007 dan UU No. 32/2004 Tentang Penyelenggara Pemilhan Umum dan Pemerintahan Daerah untuk Membubarkan Timsel Pilgubsu bentukan Bawaslu Lama dan membentuk Timsel yang baru. Oleh sebab itu DPR dan DPRD SU harus mengambil tindakan tegas, sebab masyarakat tidak ingin Panwaslu Kada yang akan menghabiskan dana milyaran akan merugikan APBD yang notabene adalah dari hasil pajak rakyat. Kita tidak mau uang kita dikelola dan dikorupsi oleh orang yang tidak legitimet.
    Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya dalam memberantas pembodohan dan mencegah terjadinya korupsi dari para opportunis, kami ucapkan terima kasih.

    Medan, 9 April 2012,

    An. Ormas/LSM/OKP/Organisasi Kemaawashasiswaan/Cendikiawan/Anggota Masyarakat
    EXPONEN MAHASISWA 98 DPW LSM PENJARA SUMUT KOMNAS PENGAWAS APARATUR NEGARA

    Hormat kami,
    Presidium Sekjend, Direktur,

    Julianto, SE Suherman Hasanuddin, SH. MH
    Hp 0852 7001 9048 Hp 0813 7030 2755 Hp 0852 6152 9278 Hp 0811 6482 95

    KORPS ALUMNI ANSOR GERAKAN CENDIKIAWAN INDONESIA SEJAHTERA

    King World Sandiana Muharni, SH

    CC. file

    Alamat surat dan Base Camp Aktivis Pro Demokrasi dan Anti Korupsi :
    Jl. T. Amir Hamzah DPW LSM Penjara An. Suherman – Sekjend Hp 0852 6152 9278 – Medan – Julianto Hp 0852 7001 9048
    Komisi Nasional Penagawas Aparatur Negara An. Hasanuddin, SH. MH Hp 0811 6482 95 – 0813 7030 2755 Medan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: